Kurikulum Baru Pangkas Jumlah Mata Pelajaran

Kurikulum baru pendidikan nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama tim penyusun, nantinya akan memangkas jumlah mata pelajaran menjadi lebih sedikit, sehingga meringankan peserta didik. Demikian dikatakan Wamendikbud bidang Pendidikan, Musliar Kasim.

“Jumlah mata pelajaran yang banyak membebani siswa, dan menyebabkan siswa menjadi bosan,” katanya dalam pertemuan pers bersama Wamendikbud bidang kebudayaan Wiendu Nuryanti, terkait Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, di Jakarta, Kamis (27/9/2012) petang.

Ia mengatakan kurikulum mendatang yang sedang disusun oleh tim yang terdiri para pakar dan tokoh pendidikan seperti Franz Magnis Suseno, Prof Juwono Sudarsono, serta lainnya, akan ditekankan pada model pembelajaran tematik, dan lebih mengarah pada pendidikan karakter.

Menurut dia, pendidikan karakter akan lebih banyak dipelajari siswa di tingkat sekolah dasar dimulai sejak dini.

Semakin tinggi jenjangnya, pelajaran terkait pendidikan karakter berkurang, dan diganti dengan pelajaran keilmuan.
Musliar mengatakan perubahan kurikulum tersebut merupakan program besar Kemdikbud yang dimulai sejak 2010.

Sementara itu, Wamendikbud bidang kebudayaan Wiendu Nuryanti mengatakan kurikulum yang sedang dalam penyusunan tersebut diharapkan akan memberikan perubahan pada model pembelajaran yang memberikan ruang gerak bagi siswa untuk berekspresi seluas-luasnya.

“Pembangunan karakter sebagai sentral dari pendidikan nasional akan disinergikan dengan kebudayaan untuk menyebarkan virus pembangunan karakter dan targetnya bukan hanya peserta didik tetapi juga guru dan masyarakat luas yang diwakili oleh komunitas-komunitas seperti seniman dan budayawan dan sebagainya,” katanya.

Penyusunan kurikulum pendidikan nasional yang baru diharapkan rampung pada Februari 2013. Sebelum disahkan dan diaplikasikan, pemerintah akan melakukan uji publik terhadap rancangan kurikulum itu untuk memperoleh kritik dan masukan dari masyarakat.

Kemdikbud saat ini telah membentuk dua tim, yakni tim pertama bertugas menyusun kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Adapun tim kedua bertugas menyusun kurikulum pendidikan tinggi.

Tim penyusun juga mengevaluasi kurikulum yang berlaku saat ini, seperti soal banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari siswa, jam sekolah, hingga mencari penyebab mengapa sering terjadi tawuran siswa, rendahnya kemampuan siswa berbahasa asing, serta berbagai persoalan lain.

Gerakan Pembangunan Karakter

Wamendikbud Wiendu Nuryanti menjelaskan rencana pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Pembangunan Karakater Bangsa melalui program penanaman nilai budaya di lingkungan sekolah yang dilaksanakan di 10 propinsi, antara lain DKI Jkaarta, Aceh, Banten, Jawa Barat, NTB dan Maluku.

“Selain menyasar sekolah, gerakan pembangunan karakter juga akan dilaksanakan kepada masyarakat luas melalui Gerakan Bersih Desa Budaya yang difokuskan pada desa-desa yang dengan tradisinya masih menjalankan dan menopang karifan lokal, seperti budaya gotong royong,” katanya.

Program Gerakan Bersih desa pada tahap awal sebagai pilot project dilaksanakan di enam daerah, yakni Laweyan, Lasem , Setu Babakan, Sasirangan, Pandesikek dan Cuci Nagari Maluku.

Kurikulum Baru Pangkas Jumlah Mata Pelajaran

Kurikulum baru pendidikan nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama tim penyusun, nantinya akan memangkas jumlah mata pelajaran menjadi lebih sedikit, sehingga meringankan peserta didik. Demikian dikatakan Wamendikbud bidang Pendidikan, Musliar Kasim.

“Jumlah mata pelajaran yang banyak membebani siswa, dan menyebabkan siswa menjadi bosan,” katanya dalam pertemuan pers bersama Wamendikbud bidang kebudayaan Wiendu Nuryanti, terkait Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, di Jakarta, Kamis (27/9/2012) petang.

Ia mengatakan kurikulum mendatang yang sedang disusun oleh tim yang terdiri para pakar dan tokoh pendidikan seperti Franz Magnis Suseno, Prof Juwono Sudarsono, serta lainnya, akan ditekankan pada model pembelajaran tematik, dan lebih mengarah pada pendidikan karakter.

Menurut dia, pendidikan karakter akan lebih banyak dipelajari siswa di tingkat sekolah dasar dimulai sejak dini.

Semakin tinggi jenjangnya, pelajaran terkait pendidikan karakter berkurang, dan diganti dengan pelajaran keilmuan.
Musliar mengatakan perubahan kurikulum tersebut merupakan program besar Kemdikbud yang dimulai sejak 2010.

Sementara itu, Wamendikbud bidang kebudayaan Wiendu Nuryanti mengatakan kurikulum yang sedang dalam penyusunan tersebut diharapkan akan memberikan perubahan pada model pembelajaran yang memberikan ruang gerak bagi siswa untuk berekspresi seluas-luasnya.

“Pembangunan karakter sebagai sentral dari pendidikan nasional akan disinergikan dengan kebudayaan untuk menyebarkan virus pembangunan karakter dan targetnya bukan hanya peserta didik tetapi juga guru dan masyarakat luas yang diwakili oleh komunitas-komunitas seperti seniman dan budayawan dan sebagainya,” katanya.

Penyusunan kurikulum pendidikan nasional yang baru diharapkan rampung pada Februari 2013. Sebelum disahkan dan diaplikasikan, pemerintah akan melakukan uji publik terhadap rancangan kurikulum itu untuk memperoleh kritik dan masukan dari masyarakat.

Kemdikbud saat ini telah membentuk dua tim, yakni tim pertama bertugas menyusun kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Adapun tim kedua bertugas menyusun kurikulum pendidikan tinggi.

Tim penyusun juga mengevaluasi kurikulum yang berlaku saat ini, seperti soal banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari siswa, jam sekolah, hingga mencari penyebab mengapa sering terjadi tawuran siswa, rendahnya kemampuan siswa berbahasa asing, serta berbagai persoalan lain.

Gerakan Pembangunan Karakter

Wamendikbud Wiendu Nuryanti menjelaskan rencana pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Pembangunan Karakater Bangsa melalui program penanaman nilai budaya di lingkungan sekolah yang dilaksanakan di 10 propinsi, antara lain DKI Jkaarta, Aceh, Banten, Jawa Barat, NTB dan Maluku.

“Selain menyasar sekolah, gerakan pembangunan karakter juga akan dilaksanakan kepada masyarakat luas melalui Gerakan Bersih Desa Budaya yang difokuskan pada desa-desa yang dengan tradisinya masih menjalankan dan menopang karifan lokal, seperti budaya gotong royong,” katanya.

Program Gerakan Bersih desa pada tahap awal sebagai pilot project dilaksanakan di enam daerah, yakni Laweyan, Lasem , Setu Babakan, Sasirangan, Pandesikek dan Cuci Nagari Maluku.

Dampak Kurikulum Baru pada Pelaksanaan UN

Setelah dipaparkan pada Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Boediono, Selasa lalu, kurikulum baru akan segera diuji publik dengan menawarkan berbagai pilihan terkait struktur kurikulum tiap jenjang maupun teknis penerapannya. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), kurikulum baru ini nyaris merombak keseluruhan sistem pembelajaran.

Sebagai dampak, muncul pertanyaan apakah Ujian Nasional (UN) akan tetap dapat dilakukan dengan sistem pembelajaran berbasis tematik integratif ini?

Anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria, mengatakan bahwa ada kemungkinan UN ditiadakan pada tingkat SD. Namun bisa jadi UN tetap berlanjut dengan pola dan cara yang berbeda dari yang selama ini dijalankan.

“Bisa jadi tidak ada UN. Tapi bisa juga UN tetap ada dengan kisi-kisi UN dari nasional tapi soal dibuat oleh sekolah,” kata Ramli.

Sementara untuk jenjang yang lain seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), UN tetap dijalankan seperti biasa. Ia menuturkan bahwa untuk tingkat menengah ini, UN masih dianggap penting sebagai pertimbangan proses seleksi ke jenjang selanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh juga sempat mengatakan bahwa masalah UN untuk tingkat SD seiring diberlakukannya kurikulum baru pada Juni 2013 masih dibahas. Namun ada kemungkinan UN untuk SD dapat ditiadakan melihat sistem pembelajaran yang baru.

“Ya untuk SD yang pengaruh. Tapi masih dibahas. Kalau untuk SMA itu tetap ada,” jelas Nuh.

Standar Penilaian dalam Kurikulum 2013

Perubahan kurikulum yang akan diberlakukan pada 2013 mendatang memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan mendorong siswa untuk aktif. Pada kurikulum baru, siswa bukan lagi menjadi obyek tapi justru menjadi subyek dengan ikut mengembangkan tema yang ada.

Dengan adanya perubahan ini, tentunya berbagai standar dalam komponen pendidikan akan berubah. Baik dari standar isi, standar proses maupun standar kompetensi lulusan. Lalu bagaimana dengan standar penilaian? Apa yang akan dinilai oleh para guru dengan sistem pengajaran yang berbeda ini?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa standar penilaian pada kurikulum baru tentu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Mengingat tujuannya untuk mendorong siswa aktif dalam tiap materi pembelajaran, maka salah satu komponen nilai siswa adalah jika si anak banyak bertanya.

“Jadi nanti didasarkan pada keaktifan anak bertanya saat sedang belajar. Biasanya kan anak-anak malas bertanya, ini tidak bisa lagi,” ujar Nuh di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/12/2012).

Selain keaktifan bertanya, komponen lain yang akan masuk dalam standar penilaian adalah proses dan hasil observasi siswa terhadap suatu masalah yang diajukan guru. Kemudian, kemampuan siswa menalar suatu masalah juga menjadi komponen penilaian sehingga anak terus diajak untuk berpikir logis.

“Kemampuan nalar ini juga yang penting. Di kurikulum baru, ini akan masuk standar penilaian untuk anak,” jelas Nuh.

“Yang terakhir adalah kemampuan anak berkomunikasi melalui presentasi mengenai tema yang dibahas,” tandasnya.

Sudah Cair, Anggaran Bidik Misi Segera Disalurkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat diblokir, beberapa mata anggaran yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya cair. Beberapa di antaranya adalah DIPA terkait beasiswa bidik misi dan beasiswa S2/S3.

Direktur Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Illah Sailah mengatakan bahwa anggaran untuk beasiswa bidik misi ini akhirnya dibuka karena sifatnya mendesak dan penting. Pasalnya, pembintangan anggaran termasuk untuk beasiswa bidik misi ini berakibat pada kelangsungan kegiatan para mahasiswa bidik misi yang berasal dari kalangan miskin.

"Ini urgen untuk dibuka. Anggaran untuk bidik misi ini terdiri dari biaya hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp 6.000.000 per semester untuk tiap mahasiswa bidik misi," kata Illah saat jumpa pers di Senayan, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Namun, biaya yang cair ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa bidik misi on going atau yang sedang menjalani masa perkuliahan. Berdasarkan data dari DIKTI, jumlah total mahasiswa bidik misi hingga tahun akademik 2012/2013 tercatat 88.142 mahasiswa dengan rincian 86.210 di Perguruan Tinggi Negeri dan 1.932 di Perguruan Tinggi Swasta.

"Untuk yang tahun akademik 2013/2014 masih dicari dan dapat terkejar karena mulai kuliah biasanya Juli atau September," ujar Illah.

"Sekarang yang penting yang on going karena ada yang penyalurannya nunggak sampai ada yang ditalangi kampusnya," imbuhnya. 

Namun, setelah anggaran tersebut tidak lagi diblokir, pihaknya akan segera menyalurkannya pada mahasiswa yang bersangkutan sesegera mungkin sesuai dengan data yang dikirim oleh masing-masing universitas.

"Paling tidak besok atau pekan depan sudah bisa selesai. Jangan sampai ada mahasiswa bidik misi yang harus menderita," tandasnya.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

Ribuan siswa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, melakukan deklarasi Ujian Nasional (UN) 2013 secara jujur dan lebih baik di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Minggu.

GRESIK, KOMPAS.com — Ribuan siswa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, melakukan deklarasi Ujian Nasional (UN) 2013 secara jujur dan lebih baik di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Minggu.

Dalam deklarasi itu, ribuan pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan negeri dan swasta juga membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 200 meter.

"Kegiatan ini adalah ajang deklarasi siswa untuk pelaksanaan UN 2013 secara jujur dan UN dilaksanakan pada 15 April untuk tingkat SMA/sederajat," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, M Nadlif, Minggu (7/4/2013).

Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar pelaksanaan UN 2013, khususnya di Kabupaten Gresik, bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. "Harapan kita adalah pelaksanaan UN tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu, yakni lulus 100 persen. Tahun lalu tingkat kelulusan tidak mencapai 100 persen," katanya.

Sementara itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto yang hadir dalam kegiatan itu menegaskan Pemkab Gresik selalu peduli dengan dunia pendidikan, termasuk kesejahteraan guru. "Untuk kesejahteraan guru, pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16 miliar untuk insentif," ucapnya.

Pihaknya berjanji segera mencairkan anggaran tersebut sebab telah dialokasikan dalam APBD Gresik tahun 2013. Untuk pelaksanaan UN 2013 tingkat SMA/sederajat di Kabupaten Gresik, akan diikuti sebanyak 15.039 siswa sesuai daftar nomor tetap (DNT) peserta UN yang diajukan ke Disdik Provinsi Jawa Timur.